 |
| suasana UN sumber google |
Setiap kali pelaksanaan ujian nasional sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA, hampir selalu diwarnai isu terjadinya kebocoran soal dan berbagai kecurangan lainnya.
Entah apa penyebabnya, ujian nasional menjadi momok yang menakutkan bagi siswa, sehingga banyak di antara mereka yang menggunakan cara-cara yang tidak baik, seperti membeli kunci jawaban soal hingga kerja sama saat pelaksanaan UN.
Bahkan pada pelaksanaan Ujian Nasional 2015, yang tak lagi memperhitungkan hasilnya sebagai penentu kelulusan pun, isu kebocoran soal UN masih terjadi.
Sosiolog Musni Umar mengatakan kejujuran telah menjadi barang langka, entah itu saat pelaksanaan UN maupun ujian biasa.
"Ini disebabkan pola pikir pragmatis yang hanya mementingkan hasil praktis dan mengesampingkan proses," kata Musni.
Hal tersebut juga didukung oleh lingkungan yang menuntut hasil, yang kurang menghargai proses.
Pada saat pelaksanaan UN 2015, sebanyak 30 "booklet" soal UN diunggah ke Google Drive. Diduga pelakunya adalah perusahaan percetakan. Soal-soal tersebut digunakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangroe Aceh Darussalam.
Musni menjelaskan kecurangan telah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Padahal ketidakjujuran pada pelaksanaan ujian di sekolah, sangat berpengaruh pada perilaku korupsi seseorang di kemudian hari.
"Perilaku korupsi adalah cermin ketidakjujuran. Kalau ketidakjujuran dipupuk sejak muda, bukan tidak mungkin di kemudian hari akan melahirkan para koruptor," tandas Musni Umar.
Musni Umar menyesalkan banyaknya kasus kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan ujian nasional, padahal UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Hanya mempunyai fungsi pemetaan dan pertimbangan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, itupun tak mutlak.
"Ketidakjujuran menunjukkan sudah hilangnya pondasi dasar dalam kehidupan bermasyarakat." Hal itu yang menyebabkan sikap jujur menjadi sulit dan jarang ditemui di masyarakat.
Dia juga menambahkan laporan mengenai kasus kecurangan yang terjadi saat UN merupakan fenomena gunung es.
"Sebenarnya banyak sekali kasus ketidakjujuran yang tidak terungkap," kata dia.
Jalan keluar dari permasalahan itu, lanjut Musni, adalah menggaungkan kembali tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat.
Para pejabat harus proaktif menggaungkan kembali makna kejujuran sesungguhnya. Meski demikian, Musni pesimis dengan moral para pejabat di Tanah Air.
Benih Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Elviana, mengatakan pelaksanaan UN yang diselenggarakan sejak 2003 malah menyemai benih ketidakjujuran.
Pasalnya, UN dijadikan sebagai penentu kelulusan sehingga membuat banyak peserta ujian menghalalkan segala cara.
Diperparah dengan target yang diberikan daerah, sehingga sekolah malah menghalalkan cara yang tidak bermoral.
Kecurangan selalu terjadi pada saat pelaksanaan UN. Padahal, UN diawasi pengawas dari perguruan tinggi, polisi hingga adanya kamera pengawas.
"Sebaiknya Kemdikbud melakukan moratorium UN. UN telah menimbulkan memori buruk bagi anak," cetus politisi PPP itu.